 |
| Ket Foto : Nicodemus Asbanu |
Liputan TIM Soe Post
Editor Redaksi
Timor Tengah Selatan||Soepost.com,- Advokat sekaligus Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nicodemus Asbanu, secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi polemik hukum yang terjadi antara Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI NTT) dan pihak Sekolah Dasar (SD) Inpres Tubuhue).
Konflik ini mencuat pasca adanya aksi saling lapor terkait dugaan pemerasan Rp15 juta di Polres TTS dan dugaan korupsi pengelolaan dana BOS/Revitalisasi ke Kejaksaan Negeri TTS.
Nicodemus menegaskan bahwa sebagai bagian dari penegak hukum dan elemen pemberdayaan masyarakat, dirinya mendukung penuh penuntasan hukum secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi opini publik atau upaya pengaburan delik pidana.
"Kita harus memisahkan dua klaster persoalan ini secara objektif. Dugaan pemerasan senilai Rp15 juta adalah delik pidana murni yang wajib diusut tuntas oleh Polres TTS berdasarkan laporan LP/B/313/IV/2026/SPKT.
Di sisi lain, jika ARAKSI memiliki bukti indikasi korupsi dana BOS atau dana revitalisasi senilai Rp.612 juta di sekolah tersebut, biarkan Kejaksaan Negeri TTS yang menguji orisinalitas datanya secara hukum," ujar Nicodemus Asbanu dalam keterangan tertulisnya di Kota Soe, Minggu (24/5/2026).
Ia menambahkan, gerakan kontrol sosial oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan untuk pembangunan TTS, namun tidak boleh dicederai oleh praktik intimidasi ataupun transaksi finansial ilegal. Sebaliknya, kepala sekolah dan bendahara juga dihimbau untuk menghentikan "budaya kompromi" dengan memberikan uang operasional kepada pihak luar dengan alasan takut atau dalih"berkat".
Di akhir keterangannya, Nicodemus meminta seluruh pihak menahan diri dari melempar opini liar di media sosial dan mendesak jajaran Dinas Pendidikan serta komite sekolah untuk menjamin aktivitas belajar mengajar anak-anak di SD Inpres Tubuhue tetap berjalan normal dan aman dari tekanan psikologis konflik ini.
Tanya Sekarang
