Editor Redaksi
Timor Tengah Selatan||Soepost.com,- Setelah tiga tahun dibiarkan hancur tanpa penanganan permanen, ruas jalan provinsi di Dusun 3, Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akhirnya dieksekusi melalui gotong royong besar pada Kamis, 19 November 2026.
Hal ini juga disampaikan langsung oleh Anggota DPRD TTS Dapil II dari Fraksi Golkar, Uria Kore, dalam Rapat Paripurna DPRD TTS, Kamis (13/11/2026).
Uria Kore menegaskan, jalan tersebut berstatus jalan provinsi. Namun, Pemda TTS tidak bisa berdiam diri. Pemda harus aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar perbaikan segera direalisasikan.
"Jalan ini adalah jalan provinsi, tapi ini sangat strategis. Semua wilayah terhubung lewat jalan ini. Kondisinya sangat rusak," ujar Uria Kore.
Menurut Uria, aspirasi tersebut disampaikan masyarakat kepadanya sebagai anggota DPRD. Karena itu, ia menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah dan Bupati TTS di dalam rapat paripurna.
"Saya menyampaikan kepada pemerintah daerah, kepada Bapak Bupati di dalam paripurna, minta supaya kalau bisa ada penanganan situasi secara lebih cepat. Karena mengingat musim hujan sudah dekat. Kalau sudah hujan nanti, kendaraan tidak bisa lewat," tegasnya.
Bupati Janji Segera Koordinasi ke Provinsi
Menanggapi desakan tersebut, Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, menyatakan Pemda TTS akan segera berkoordinasi dengan Pemprov NTT.
"Jawaban Pak Bupati nanti kita segerakan ya," ujar Uria menirukan jawaban Bupati.
Uria juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati TTS dan Dinas PUPR Kabupaten TTS yang telah melakukan penanganan darurat, serta kepada para pengusaha yang telah berpartisipasi membantu.
"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, Dinas PUPR, yang sudah ada penanganan dan terima kasih kepada para pengusaha juga yang telah membantu berpartisipasi, memberikan kendaraan-kendaraan mereka untuk membantu mengangkut sirtu untuk jalan yang terhenti itu," katanya.
Uria menjelaskan, penanganan yang dilakukan saat ini baru bersifat darurat berupa penimbunan sirtu (pasir batu), bukan pengaspalan. Hal itu karena jalan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi, sehingga tidak bisa dibiayai dari APBD II Kabupaten TTS.
"Itu nanti sirtu saja, karena itu partisipasi dari Pemda mendatangkan eksavator dan partisipasi dari pengusaha-pengusaha supaya mereka membantu untuk mengangkut sirtu. Jadi itu cuma sirtu saja. Karena ini jalan provinsi, jadi kita tidak bisa membiayai dana APBD II. Jadi kita tunggu. Namanya jalan provinsi itu adalah aset pemerintah provinsi yang nanti dikerjakan oleh provinsi," jelasnya.
Namun, Uria berharap ke depan Pemda TTS dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah ke depan bisa berkoordinasi dengan provinsi, agar jalan ini bisa diperbaiki, mungkin ada peningkatan untuk aspal atau rabat. Karena mengingat kita lihat dari struktur dan keadaan tanah yang ada di jalan tersebut. Termasuk drainase yang harus diperbaiki secara baik," harapnya.
*Soroti Jalan Kapan-Eban Tersisa 16 KM dari Desa Bijeli- Huetalan yang Belum di Aspal*
Selain jala Bosen, Anggota DPRD TTS Fraksi Partai Golkar ini juga menanggapi berbagai komentar masyarakat terkait kerusakan Jalan Provinsi Kapan-Eban yang pengerjaan aspalnya belum terselesaikan sekitar 16 KM.
Hal tersebut disampaikan Uria Kore menanggapi aspirasi masyarakat Desa Bijeli,Kecamatan Polen dan Desa Huetalan, Kecamatan Mollo Utara, yang mengeluhkan kondisi jalan provinsi tersebut.
"terkait jalan provinsi dari Desa Bijeli ke Huetalan. Itu juga termasuk jalan provinsi," ujar Uria Kore
*Masuk Paket Jalan Kapan-Eban, Dibiayai Pinjaman SMI*
Uria menjelaskan, Jalan Kapan-Eban tersebut merupakan satu paket dengan Jalan Kapan-Nenas. Pengerjaannya menggunakan dana pinjaman Pemerintah Provinsi NTT dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur, termasuk yang terbanyak di Kabupaten TTS.
"Jalan itu dulu dikerjakan, setahu saya kemungkinan aspal. Tapi mungkin ada sedikit permasalahan. Saya kurang tahu, karena dia merupakan paket jalan yang sama dengan Kapan ke Nenas, dan jalan tersebut masuk paket jalan Kapan-Eban," jelasnya.
Untuk ruas Kapan-Nenas, kata Uria, pengaspalannya sudah berjalan. Namun untuk Kapan-Eban, ia tidak mengetahui pasti di mana letak permasalahannya di pemerintah provinsi.
"Untuk Kapan-Nenas memang saya lihat aspalnya sudah berjalan. Untuk Kapan-Eban saya tidak tahu masalahnya di mana, itu dari pemerintah provinsi. Tapi saya tahu bahwa jalan-jalan itu, pemerintah provinsi menggunakan artinya meminjam uang di SMI untuk membangun jalan tersebut," ungkapnya.
Jalan provinsi yang dibangun dari pinjaman SMI itu, meliputi ruas Kapan-Eban, Kapan-Nenas, dan Nenas-Sutual.
"Waktu itu untuk Infrastruktur, termasuk yang terbanyak itu ada di TTS, termasuk jalan Kapan-Eban, Kapan-Nenas, Nenas-Sutual," ujarnya.
*Akan Diperjuangkan ke Provinsi*
Uria menegaskan, keluhan masyarakat tersebut menjadi dasar baginya untuk menyuarakan aspirasi itu sebagai anggota DPRD TTS Dapil II.
"Saya akan membantu menyampaikan aspirasi ini. Karena itu juga salah satu jalan provinsi dan jalan itu juga cukup membutuhkan perhatian," pungkasnya


