 |
| Ket Foto : Pemerintah Desa Tuapakas Saat Menyelesaikan Persoalan Batas Antara Keluarga Lakapu Kliko dan Keluarga Nabunome. |
Editor Redaksi
Tuapakas||Soepost.com,- Demi memuluskan program jalan usaha tani (JUT), Pemerintah Desa Tuapakas Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pihak ketiga yang merupakan perpanjangan tangan dari dari Dinas Pertanian dan Dinas PRKP terkesan arogan dan hampir tidak menghargai pemilik lahan yang adalah masyarakatnya sendiri.
Pasalnya Program yang baik untuk pembukaan jalan usaha tani hasil pokok pikiran dari anggota DPRD aktif Imanuel Bire asal Partai Amanat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan nyaris diciderai karena administrasi yang tidak diperhatikan dimana pemilik lahan yang lahannya dilintasi pembangunan jalan usaha tani tidak pernah dilibatkan sejak awal tahapan program ini berjalan bahkan tidak menandatangani berita acara penyerahan lahan tetapi pekerjaan tetap dilanjutkan.
"Saya masyarakat kecil heran, kok bisa pemerintah tabrak jalan melewati tanah milik saya tetapi saya dan saudara-saudara saya pemilik lahan tidak pernah diinformasikan bahkan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tapi berita acara penyerahan lahan ada dan hanya ditandatangi oknum-oknum tertentu tanpa melibatkan kami,
"Sudah tidak diinformasikan, tidak dilibatkan dalam sosialisasi, tidak ada yang berikan keluasan tapi ada yang tanda tangan atas nama kami pemilik lahan sampai ada oknum yang masuk ke lahan kami lalu pasang patok dan beri tanda lintasan yang akan ditabrak eksavator untuk jalan usaha tani. Ini kan konyol, pemerintah desa yang harus nya orang mengerti buat diri seperti orang tidak mengerti. Kami hadir baik-baik di kantor desa untuk pertanyakan hal ini, malah ditolak."
"Harusnya pemerintah hadir dimasyarakat untuk memberikan edukasi, menjadi penengah, memberikan solusi dan memberikan pelajaran yang baik malah hampir menciptakan konflik dimasyarakat, tanpa sadar kalau konflik yang nyaris terjadi itu karena kelalaian mereka sendiri dalam survei awal." Ungkap Yusmin Taneo saat ditemui Kamis 4/9/2026
"Kami tidak butuh ganti rugi, kami tidak butuh uang dari siapa-siapa tapi tolong hargai kami karena lahan kami yang ditinggalkan orang tua kami meskipun belum bersertifikat tapi kami sudah bayar pajak dari tahun 1982."
"Pertanyaannya, kalau sudah sejak tahun 1982 dan kami kuasai dan bayar pajak, masa Pemerintah Desa tidak tau kalau itu lahan milik kami. Itu kan aneh, kami harap sebagai pemerintah itu yang netral, adil jangan buat masyarakat tambah bodok. Atau jangan sampai, Pemerintah desa tidak ada data masyarakat siapa saja yang sudah bayar pajak." Ungkap Yusmin
"Ini bukan curhat tapi ini sebuah harapan, sehingga ke depan kalau ada program-program lain. Kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati kami mohon untuk kejadian ini menjadi bahas evaluasi agar pemerintah yang adalah wakil Tuhan di dunia juga bisa hargai kami masyarakat kecil, cukup hargai karena kami tidak minta uang di Pemerintah. Jangan sampai ada lagi kejadian yang seperti ini menimpah masyarakat yang lain hanya karena kelalaian dari pemerintah." Pungkas Yusmin Taneo.
Informasi yang dihimpun media ini, bertempat di rumah keluarga Taneo pada Kamis 03 September 2026 telah dilangsungkan pertemuan klarifikasi antar Forkopimcam, Pemdes Tuapakas, Dinas Pertanian, Dinas PRKP dan Anggota DPRD Imanuel Bire untuk menyepakati kelanjutan pekerjaan jalan usaha tani dimana sesuai informasi yang diperoleh keluarga Taneo bersedia kembali melanjutkan pekerjaan jika dipenuhinya permintaan dan persyaratan dari keluarga Taneo.
