Pemerintah Pastikan PPPK Paruh Waktu Naik Jadi Penuh Waktu

Foto Istimewa 

Liputan TIM 

Editor Redaksi 

Timor Tengah Selatan||Soepost.com,- Sesuai informasi yang diperoleh himpun media ini, dipastikan pada tahun 2027 Pemerintah Republik Indonesia akan meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, perubahan status tersebut tidak dilakukan serentak, melainkan secara bertahap.

Keputusan ini membuka peluang peningkatan kepastian kerja dan kesejahteraan pegawai. Meski demikian, jadwal pengangkatan masing-masing instansi dan mekanisme penyesuaian gaji masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan tersebut setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar guru dan dosen, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Peningkatan status menjadi penuh waktu berimplikasi pada perubahan ketentuan kerja dan hak kepegawaian. Karena itu, aturan pelaksanaan diperlukan untuk memastikan hak pegawai dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Selain pengalihan status, pemerintah membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Namun, kesempatan tersebut bukan pengangkatan otomatis menjadi PNS. Pegawai tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya berakhir Desember 2026.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai kebijakan tersebut menjawab aspirasi berbagai profesi yang selama ini memperjuangkan kepastian status kepegawaian.

"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP," kata Khozin, Minggu.

Meski demikian, Khozin mengingatkan bahwa perubahan status tidak boleh berhenti pada urusan administrasi.

"Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal," ujarnya.

Ia meminta pemerintah segera mematangkan aturan teknis dan mekanisme pemenuhan hak finansial agar pengalihan status pada 2027 tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.(**)