DIANGGARKAN TAHUN 2021, 6 UNIT RUMAH BANTUAN LAYAK HUNI BELUM DIKERJAKAN

 

Ket Gambar : Ilustrasi Gambar Rumah Bantuan

USAPIMNASI-SOEPOST.COM, Dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Usapimnasi Kecamatan Polen Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi Nusa tenggara timur tahun anggaran 2021, sesuai fakta dilapangan diketahui bahwa hingga Agustus tahun 2022. Pembangunan Enam(6) Unit rumah layak huni belum dikerjakan sama sekali oleh Pemerintah Desa.

Terkait informasi ini, Kepala Desa Usapimnasi  Charles F. K. Olin yang dihubungi media ini membenarkan informasi tersebut,

“Benar belum dikerjakan karena kendalanya di RAB yang belum selesai dikerjakan oleh tim teknis sehingga pekerjaan belum dikerjakan sampai sekarang”,

“Katanya pendamping teknis sakit di Alor jadi baru pulang belum lama ini. Sehingga direncanakan akan mulai di kerjakan pada akhir tahun ini,” Jelas Charles Olin

Ditanya tentang keyakinan bahwa enam unit rumah layak huni yang menelan anggaran dana desa sebesar 253.298.050 mampu diselesaikan pada akhir tahun ini, Charles mengatakan sanggup menyelesaikan,

“Karena pendamping teknis sudah ada, nanti kami segera kerja RAB dan mulai kerja di akhir tahun 2022. Kami yakin enam unit rumah bisa selesai” Kata Kades Charles Ollin

Ditempat terpisah Ketua BPD Desa Usapimnasi Yohanis E. Tefu yang dihubungi media ini juga membenarkan kondisi ini,

“Untuk pengelolaan dana desa di desa Usapimnasi sebagai Ketua BPD jujur saya sendiri tidak pernah dilibatkan sehingga tidak tau sejauh apa pengelolaannya, dimana yang seharusnya sebagai ketua BPD saya berhak untuk tahu” Kata Yohanis

Masih menurut Yohanis Tefu, untuk pekerjaan enam unit rumah bantuan benar jika belum dikerjakan padahal sudah dianggarkan,

“Kalau untuk pekerjaan rumah bantuan layak huni, benar kalau memang sampai sekarang belum dikerjakan padahal sesuai spanduk APBDes yang dipampang di depan kantor desa itukan sudah dianggarkan sejak tahun lalu.”,

“Bukan hanya perumahan, tetapi banyak pekerjaan fisik yang sesuai penglihatan dan sepengetahuan kami belum selesai dikerjakan. Seperti Pekerjaan Posyandu itu belum selesai, kelengkapan dalam posyandu belum ada. Padahal anggarannya sudah seratus persen cair, wajar saja masyarakat menduga ada yang kurang beres dalam pengelolaan ini.”

“sehingga kita berharap adanya keterbukaan dari pemerintah desa kepada BPD terlebih masyarakat, karena dana yang dikelola adalah uang milik rakyat. Kalau uang rakyat, kenapa tidak terbuka” Tegas Yohanis

Dirinya mengatakan, jika pemerintah desa tetap menggunakan gaya kerja seperti ini. Dirinya memastikan akan mengadukan hal ini ke Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Timor tengah Selatan,

“Demi perubahan didesa ini dan demi masyarakat, saya bersama anggota BPD sudah agendakan untuk menindaklanjuti kondisi ini secara serius” Pungkas Yohanis

Sedangkan Cristofel Anin, rekanan/pihak ketiga yang mengerjakan Posyandu saat dihubungi media ini mengatakan bahwa dirinya belum dibayar,

“Sonde bayar na kita mau selesaikan Pekerjaan kermana” Ucap Cristofel. (Yabes Nubatonis)